Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terus mengusir kapal-kapal asing yang maling ikan di laut Indonesia, melalui aturan moratorium izin kapal asing sampai menutup sektor perikanan tangkap untuk asing demi menjaga kedaulatan dan keberlangsungan sumber daya kelautan Indonesia. Akan tetapi faktanya, kapal asing tak kapok dan tetap menjarah ikan di laut Indonesia.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M. Zulficar Mochtar mengungkapkan, 85 persen dari total ikan di dunia sudah mengalami eksploitasi berlebihan. Kompetisi penangkapan dan industri perikanan di seluruh dunia sangat ketat dalam skala yang besar sehingga pemerintah perlu mengendalikan supaya tidak terjadi kekacauan pada kedaulatan laut Indonesia.
"Ribuan kapal asing menangkap ikan secara ilegal di Indonesia, menduplikasi izin di Indonesia. Datanya 7.000-10.000 kapal asing menjarah ikan di Indonesia setiap tahun," kata dia saat Diskusi Terbuka Tuna Indonesia Dalam Ancaman di Hotel Intercontinental, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Lebih jauh Zulficar mencontohkan, KM Viking memiliki panjang jaring tangkap ikan 399 kilometer. Panjang jaring ini setara dengan jarak Jakarta-Semarang sehingga menyebabkan kapal dan nelayan lokal kecil tidak kebagian ikan atau silit menangkap ikan.
"Makanya indeks nilai tukar nelayan rendah karena ikan sudah ditangkap. Hal itu memicu kemiskinan masyarakat di seluruh pesisir laut Indonesia, yang pada akhirnya marak pemboman pembiusan ikan," ia menerangkan.
Oleh karena itu, kata dia, Menteri Susi menerbitkan kebijakan moratorium izin kapal asing sejak dua tahun lalu. Tujuannya menjaga kedaulatan laut Indonesia, menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menyejahterakan nelayan dan masyarakat Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta kepada para pengusaha untuk registrasi ulang kapal-kapal penangkap ikan dengan ukuran sebenarnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menelusuri praktik markdown atau menurunkan ukuran kapal.
"Di lapangan masih ada pemalsuan dokumen atas markdown kapal karena saat mengukur ulang, tidak mencantumkan ukuran yang sebenarnya," kata Susi saat acara Dialog Optimalisasi Peran Sektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional di kantornya, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyentil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti soal kontribusi sektor perikanan ke penerimaan pajak masih sangat rendah. Kondisi ini bertolakbelakang dengan peran sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan terhadap ekonomi hampir 0,01 persen. Itu masih persen, kalau angka benarnya berarti 0,0001," terang Sri Mulyani di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (13/3/2017).
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di Indonesia. Negara ini disebut sebagai negara kepulauan, di mana wilayah laut Indonesia lebih luas dibanding daratan sehingga seharusnya mempunyai potensi besar terhadap penerimaan pajak.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku pihak Susi Air dirugikan dengan pemberitaan terkait dua pilot Susi Air yang sebelumnyaa diduga menggunakan morfin. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah menyatakan jika kedua pilot tersebut negatif melalui serangkain hasil uji laboratorium.
Susi mengatakan, sejak awal dirinya sudah yakin jika kedua pilot ini negatif mengonsumsi morfin. Namun, selama ini pemberitaan terkait dua pilot tersebut telah terlanjur tersebar luas.
"Kan sudah negatif, kita sudah tahu memang itu negatif. Itu kan damage our image, kita dirugikan," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Menurut Susi, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh disebarluaskan sebelum adanya kepastian dari hasil tes urine yang valid melalui uji laboratorium. Namun nyata informasi terkait dua pilot tersebut telah terlanjur tersebar luas.
"Tapi kan ada cek pre-eliminasi semestinya itu tidak boleh, tidak boleh diumumkan dulu. Cek komprehensif baru diumumkan. Tidak boleh harusnya diberitakan bombastis begitu karena (waktu itu) belum verifikasi cek di BNN pusat," tegas dia.
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti memberikan paparan saat konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (17/1). Dalam keterangannya Susi juga membahas Satgas IUUF 115 : Refleksi 2016 dan Rencana 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengincar Kepulauan Natuna sebagai target pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) atau harta karun bawah laut di tahun ini. Ada satu sampai dua titik yang bakal diangkat dengan biaya hingga miliaran rupiah.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti.
"Kita pastikan mengangkat BMKT yang perairan dangkal dulu yang mudah diambil orang biasa, yaitu Natuna. Kalau yang (perairan) dalam biarin dulu," katanya di Jakarta, seperti ditulis Selasa (14/3/2017).
Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Tuna Indonesia (Indonesian Tuna Association/ITA) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menghentikan aksi pengeboman dan penenggelaman kapal-kapal yang terbukti menjarah ikan maupun yang melanggar aturan di Indonesia. Kapal-kapal maling ikan itu bisa digunakan nelayan lokal untuk menangkap ikan.
"Sudah cukuplah Bu Susi mengebom dan menenggelamkan kapal. Dua tahun ini sudah jadi shock therapy, tidak usah lagi menenggelamkan kapal," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia, Hendra Sugandhi, usai menggelar diskusi publik di Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memberikan kapal-kapal yang sudah terbukti bersalah melakukan pelanggaran dan inkrah di pengadilan kepada nelayan-nelayan lokal. Kapal-kapal berukuran sedang dan besar bisa digunakan nelayan untuk menangkap ikan di lepas pantai, tempat favorit ikan tuna berkeliaran.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Satuan Tugas (Satgas) 115 telah melakukan penangkapan terhadap 781 kapal pencuri ikan sepanjang 2016. Penangkapan ini bentuk awal dari penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 204 kapal ditangkap oleh TNI Angkatan Laut (AL). Kemudian sebanyak 380 kapal oleh Polair, 20 kapal kapal dan penangkapan 177 kapal oleh Direktor Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 177.
"Sedangkan semenjak saya menjabat sebagai menteri, kami telah menenggelamkan 236 kapal pelaku pencuri ikan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku miris melihat ratusan ribu harta karun yang diangkat dari kapal karam di perairan Indonesia hanya teronggok di gudang Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Hal inilah yang melatarbelakangi Susi meresmikan museum mini di Gedung Mina Bahari IV, kantor KKP.
Pemerintah memiliki sebuah gudang BMKT yang menampung lebih dari 200 ribu koleksi harta karun dari abad 9 sampai 18 Masehi. Selama ini, akses masyarakat terhadap harta karun di gudang tersebut dibatasi karena alasan keamanan.
"Saya melihat banyak BMKT hasil pembagian, pengangkatan dari sejumlah perusahaan beberapa tahun lalu penuh debu di gudang, di kontainer, banyak yang pecah. Saya sebagai Menteri KP rasanya tidak ikhlas karena ini barang yang punya nilai sejarah tinggi," kata Susi saat peresmian Museum BMKT di kantornya, Jakarta, Senin malam (13/3/2017).
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) akan membagikan beasiswa kepada 283 orang, baik masyarakat umum maupun pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP sudah menyiapkan Rp 27,30 miliar untuk pelaksanaan program beasiswa di tahun ini.
Kepala BPSDMP KP, Rifky Effendi Hardjianto, saat Refleksi 2016 dan Outlook 2017 mengungkapkan KKP telah memiliki prioritas program pendidikan kelautan dan perikanan di 2017. Salah satunya memberikan beasiswa Laut Masa Depan kepada 283 orang.
"Rinciannya ada beasiswa program Dokter Bahari untuk 50 orang, beasiswa 21 orang sebagai peserta didik baru dalam rangka peningkatan kapasitas PNS, ada tambahan 54 beasiswa tugas belajar, dan 158 lanjutan tugas belajar," ujar Rifky di kantornya, Jakarta, Selasa (10/1/2017).
Dia mengatakan KKP telah mengalokasikan anggaran Rp 27,30 miliar untuk program beasiswa di 2017. Dana tersebut berasal dari pagu anggaran BPSDMP KP sebesar Rp 820 miliar pada tahun ini.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan.
Dalam aturan perlindungan ini, tanpa ada kesepakatan kerja antara perusahaan dan Anak Buah Kapal (ABK) yang memperhatikan prinsip-prinsip HAM, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung.
Permen KP tersebut melengkapi peraturan lain tentang perlindungan HAM ini, Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan. Serta Permen Nomor Tahun 2015.
Susi mengatakan, peraturan tersebut akan menciptakan mekanisme sertifikasi untuk memastikan industri perikanan di Indonesia bebas dari peIanggaran HAM. Aturan ini diterbitkan dua tahun pasca pemberitaan mengenai kondisi mengenaskan di kapal asing yang ada di perairan Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan pencurian ikan (anti Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.
Ini dia sampaikan saat menghadiri acara World Ocean Summit Panel “What Comes Next: A Call for Commitments” di Bali.
Dia mengatakan pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan Indonesia. Hasilnya, kebijakan ini mampu menambah stok ikan nelayan nasional menjadi lebih banyak.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik Eko Djalmo Asmadi sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Pengangkatan Eko sebagai eselon 1 di lingkungan KKP menggantikan Asep Buhanudin.
Dalam sambutannya, Susi mengatakan, Eko diharapkan memberikan penyegaran dan visi yang lebih terarah di Direktorat Jenderal PSDKP. Terlebih lagi, ada banyak tugas berat yang harus dikerjakan Eko, seperti memerangi tindak pencurian ikan.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti melantik 4 pejabat setingkat eselon I sore ini. Pelantikan tersebut dilakukan di Gedung Mina Bahari (GMB) III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta.
Pelantikan dilakukan setelah 4 pejabat itu melakukan sumpah di depan Menteri Susi.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat anggaran. Menurut dia, setiap operasional dan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai KKP harus efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Susi mengatakan, selama dua tahun terakhir telah banyak hal yang dilakukan dan diraih oleh KKP. Menurut dia, dalam kurun waktu tersebut, kementerian tersebut selalu masuk jajaran kementerian dengan kinerja terbaik, baik dari sisi kinerja, pengelolaan keuangan, dan lain-lain.
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti bersiap memberikan konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (17/1). Susi memaparkan tentang Pengelolan Pulau Pulau Kecil dan Pulau Pulau Terluar di Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggambarkan potret kehidupan para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Mereka melaut keliling ke berbagai negara tanpa bekal dokumen resmi, bahkan para ABK ini diperlakukan tidak manusiawi.
"ABK ilegal ini tidak punya kehidupan yang layak saat di laut. Minum air tawar dibatasi, bahkan sampai minum air karat," jelas Susi saat Peluncuran Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2017 dan Penelitian dari IOM di kantornya, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Potret kehidupan lain para ABK yang menjadi korban perdagangan manusia, Susi menceritakan, saat berada di negara lain mereka hanya terkungkung di kapal-kapal asing tanpa bisa keluar ke daratan. Hal itu bisa terjadi karena ABK ini tidak memiliki dokumen yang sah akibat penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja dan pengusaha perikanan.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat kejutan dari tamu undangan di acara HUT ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pasalnya, menteri nyentrik itu hari ini juga tengah merayakan ulang tahun ke-52.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, tamu undangan langsung berdiri begitu Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Menteri Susi. Kader PKPI pun memberikan kue ulang tahun untuk bos Susi Air itu.
Tak ketinggalan, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja yang hadir juga turut memberikan ucapan selamat untuk Menteri Susi. Susi juga mendapatkan ucapan selamat dari komedian Cak Lontong.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terus berjuang melindungi usaha perikanan Indonesia dari segala praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain mengeluarkan peraturan, Susi meminta kepada negara lain agar kompak melakukan hal yang sama.
"Semua negara membantu, seperti Australia, Amerika Serikat (AS), dan negara lain karena ini (pelanggaran HAM) isu besar," tegas Susi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selas (24/1/2017).
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan tidak ada satu pun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diambil alih asing.
"Tidak ada pulau diambil alih asing, siapa yang bilang, tidak ada," ujar Susi seperti dikutip dari laman Antara, Rabu (18/1/2017).
Susi menuturkan, pemerintah justru akan mendaftarkan pulau-pulau yang belum diberi nama ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia menuturkan, sejumlah pulau yang sudah siap didaftarkan ke PBB ada 1.106 pulau, sedangkan pulau yang belum siap berjumlah lebih dari 2.800 pulau.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas di 2017. Dia pun menjamin tidak ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan perikanan besar.
Susi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, gini rasio Indonesia pada 2016 mengalami penurunan dari sebelumnya 0,41 menjadi 0,39. Meski telah sedikit mengalami perbaikan, namun pemerintah akan tetap melakukan pemerataan lantaran dari 49,3 persen kekayaan alam Indonesia hanya dikendalikan oleh 1 persen penduduk.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengimbau kepada para kolektor Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) tidak memperjualbelikan harta karun bawah laut dengan cara ilegal. Susi secara tegas mengatakan segala bentuk pengangkatan harta karun dari laut Indonesia tanpa izin pemerintah adalah ilegal.
"Pengangkatan atau pengambilan, penjualan BMKT dari laut Indonesia ilegal. Karena kita sudah moratorium," tegas Susi saat ditemui usai Peresmian Museum BMKT di kantornya, Jakarta, Senin malam (13/3/2017).
Untuk diketahui, sejak 11 November 2011 sampai dengan saat ini, Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) memberlakukan moratorium pemberian rekomendasi izin survei dan izin pengangkatan BMKT atau harta karun oleh swasta termasuk asing.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kenaikan harga ikan di sejumlah wilayah belakangan ini merupakan dampak dari cuaca buruk. Akibatnya, nelayan menghentikan sementara aktivitas melautnya sambil menunggu cuaca yang lebih stabil.
Susi mengatakan kenaikan harga ikan saat cuaca yang tidak menentu seperti ini merupakan hal yang wajar. Sebab, pasokan ikan ke pasar akan berkurang karena nelayan yang tidak melaut. "Ini karena cuaca jelek, ya wajar (harga naik). Karena pasokan kurang," ujar dia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (7/6/2017).
Menurut Susi, dalam kondisi cuaca seperti ini, kenaikan harga ikan bisa mencapai Rp 20 ribu. Kenaikan harga ini dinilai sebagai hal yang wajar. "Ikan kalau naik turunnya bisa Rp 10 ribu-Rp 20 ribu. Kalau kosong," tandas dia.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meresmikan museum atau galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Lantai 2 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di museum ini, ada sekitar 2.000 koleksi harta karun yang dipamerkan.
"Ini mini museum kita menyebutnya. Isinya barang-barang bersejarah yang diangkat dari laut Indonesia karena kita ingin mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi sebagai poros maritim. Kita selesaikan satu persatu, mulai dari memberantas pencurian ilegal, dan lainnya," kata Susi saat Peresmian Museum BMKT di kantornya, Jakarta Senin malam (13/3/2017).
Dalam acara ini, Susi tampil anggun berbalut dress hitam terbuka di bagian punggung. Dia didampingi para Duta Besar dari Spanyol, Rusia, China, Italia, Amerika Serikat (AS), dan negara sahabat lainnya
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima penghargaan di tingkat internasional. Menteri Susi menerima 2017 Excellence in National Stewardship dari Peter Benchley Ocean Awards.
Dia diganjar penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik.
Dari keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (14/2/2017), penghargaan diberikan karena Menteri Susi dinilai agresif dalam melindungi kepentingan ekonomi dan lingkungan kelautan bangsa Indonesia, memberantas operasi armada kapal asing yang melakukan pencurian besar-besaran di laut Indonesia.
Menteri Pariwisata Arief Yahya berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri penandatanganan kerja sama pengembangan wisata bahari antara Kemenpar dan KKP di Jakarta, Selasa (7/2). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rupanya sudah sangat geram dengan tindak pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Meski pun telah dihukum secara tegas, namun hingga saat ini masih saja ada kapal asing yang tertangkap melakukan pencurian tersebut.
Susi mengatakan, tindakan pencurian ikan ini bukan sekedar mengambil hasil perikanan Indonesia tanpa izin, melainkan juga disertai dengan tindak kekerasan, perbudakan, hingga peredaran obat-obatan terlarang.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan meningkatkan pengawasan di 463 lokasi harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) pada 2017. Langkah tersebut guna menekan kasus pencurian terhadap barang-barang bernilai historis tinggi yang terkubur di dasar laut bersama kapal yang karam.
Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan PSDKP KKP, Halid Yusuf mengatakan, sejak moratorium izin BMKT dan ditutupnya asing untuk mengeruk harta karun di bawah laut, kasus pencurian semakin marak. Dari catatannya, ada lebih dari 5 kasus pencurian harta karun bawah laut di perairan Indonesia sepanjang 2016.
"Kasus pencurian BMKT di 2016 lebih dari 5 kasus, seperti di Kepulauan Natuna, Belitung, Bangka Barat, Lingga, dan Pulau Selayar. Kebanyakan memang sekitar Kepulauan Riau," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Untuk diketahui, Presiden melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2009 membentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan Indonesia memiliki syarat yang ketat terkait dengan pembelian wilayah NKRI oleh asing atau swasta. Hal tersebut bertujuan agar pulau-pulau ini tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak swasta atau asing.
Dia menjelaskan, sesuai ketentuan, penguasaan pulau oleh perorangan atau badan maksimum hanya sebesar 70 persen dari luas area yang ada. Sedangkan 30 persennya tetap menjadi milik negara.
=======================================================================
DOWNLOAD/UNDUH
